Kediri, HAPRA Indonesia - Ketidaktegasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Joyoboyo Kota Kediri dalam membuat peraturan dimanfaatkan oleh Oknum dari PD Pasar itu sendiri.
Dalam aturan Perwali nomer 31 tahun 2000 untuk penambahan ataupun pengurangan baik itu bangunan atau karyawan tidak diperbolehkan. Hal itu semakin dipertegas dengan Perwali 31 tahun 2010 Pasal 9, Namun dalam pelaksanaanya masih banyak kios baru yang bermunculan.
Hal ini seperti yang terlihat di pasar Setonobetek. Yang mana, dalam pelaksanaanya banyak bangunan siluman, dalam arti pendirian dan pembangunan kios tersebut didirikan inprosedural dan tidak melalui proses sebagai mana mestinya.
Salah seorang sumber koran ini yang enggan disebutkan namanya menerangkan, pendirian bangunan tersebut dijadikan obyek ceperan atau pungli bagi kepala pasar dan oknum Perusahaan Daerah (PD) Pasar itu sendiri.
"Pembangunan kios-kios itu tidak prosedur dan tidak ada ijinya. Mereka hanya ijin ke Kepala Pasar saja dan ke oknum pegawai PD Pasar. Dan mereka dikenai biaya puluhan juta rupiah.
Ini merupakan ceperan mereka mas, dan masih banyak lagi yang dipungli oleh mereka" terang sumber tersebut kepada Hapra Indonesia yang wanti wanti namanya tidak di korankan.
Sementara itu ditempat terpisah Sukarji Kepala UPTD Pasar Setonobetek ketika ditemui wartawan koran ini diruang kerjanya, mengaku kalau semuanya sesudah dengan ketentuan yang ada. "Semua proses pembangunan kios saya anggap tidak ada masalah.
Mereka (pemilik kios) sudah mengajukan permohonan ke PD Pasar. Dan kalau PD Pasar sudah menyetujui, kami hanya mengikuti saja, dan tolong untuk lebih jelasnya anda ke PD Pasar saja" kilahnya.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, Kepala DP Pasar Joyoboyo, H. M. Yasin belum bisa dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut diatas. Hal ini dikarenakan Kepala PD Pasar tersebut masih rapat. "Maaf mas bapak masih ada rapat di Pemkot" kata salah seorang Satpam. (C-nir)
